Kebijakan Insentif Impor EV Berakhir 2025, Wajibkan TKDN 40 Persen

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menetapkan kebijakan baru. Khusunya bagi produsen otomotif penerima insentif impor kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) dalam bentuk completely built up (CBU). Setelah masa fasilitas berakhir, perusahaan diwajibkan memproduksi di Indonesia dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sesuai regulasi.

“Insya Allah tidak akan lagi kami keluarkan izin CBU. Izin CBU hanya diberikan dalam konteks skema investasi dengan mendapatkan manfaat insentif,” tegas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam konferensi pers di Jakarta.

Masa impor CBU peserta program berakhir pada 31 Desember 2025. Sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, kewajiban produksi lokal berlaku. APM harus memproduksi kendaraan listrik di Indonesia dengan volume setara kuota impor yang pernah diterima. Fasilitas insentif berupa pembebasan Bea Masuk dan PPnBM otomatis dihentikan.

Enam Produsen Peserta Program Insentif

Program insentif ini ditutup pendaftarannya pada Maret 2025 dan diikuti enam produsen. Mereka adalah BYD Auto Indonesia (BYD), Vinfast Automobile Indonesia (Vinfast), Geely Motor Indonesia (Geely), Era Industri Otomotif (Xpeng), National Assemblers (Aion, Citroen, Maxus, VW), serta Inchcape Indomobil Energi Baru (GWM Ora).

Mahardi Tunggul Wicaksono, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin, menyebut kewajiban lokalisasi efektif mulai 2026. “Dalam perjalanannya, perusahaan juga wajib memperhatikan kenaikan nilai TKDN. Dari 40 persen secara bertahap meningkat menjadi 60 persen,” jelasnya.

Tahapan TKDN Kendaraan Listrik

Ketentuan mengenai TKDN telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 yang merevisi Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Regulasi tersebut mewajibkan TKDN 40 persen pada 2022–2026. Kemudian naik ke 60 persen untuk periode 2027–2029 dan meningkat lagi menjadi 80 persen mulai 2030.

Skema awal dijalankan lewat CKD (Completely Knocked Down) hingga 2026. Setelah itu beralih ke IKD (Incompletely Knocked Down) mulai 2027. Jika masih bertahan di CKD, target TKDN 60 persen sulit tercapai. Untuk memenuhi 80 persen, produsen harus masuk ke tahap manufaktur part by part.

Investasi dan Fasilitas Produksi

Enam peserta insentif CBU berkomitmen menambah investasi Rp15 triliun dengan rencana kapasitas produksi 305 ribu unit. Dari total tersebut, dua perusahaan bekerja sama dengan assembler lokal, yakni PT Geely Motor Indonesia dan PT Era Industri Otomotif. Dua APM lain memilih memperluas fasilitas produksi, yaitu PT National Assemblers dan PT Inchcape Indomobil Energi Baru. Sementara PT BYD Auto Indonesia serta PT Vinfast Automobile Indonesia memilih membangun pabrik baru.

Perkembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Program percepatan ekosistem kendaraan listrik diklaim sudah menampilkan hasil konkret. Populasi mobil listrik di Indonesia meningkat pesat. Pada 2024 tercatat 207 ribu unit, melonjak 78 persen dibanding 2023 yang hanya 116 ribu unit. Meski demikian, penjualan mobil nasional hingga Agustus 2025 belum pulih. Angkanya baru setengah juta unit lebih. Bukannya memperluas pasar dengan menciptakan segmen baru, justru ada indikasi menggerus pangsa pasar kendaraan bermesin bakar (ICE).

Porsi elektrifikasi juga terus melejit. Hybrid electric vehicle (HEV) yang pada 2021 hanya 0,28 persen kini melonjak jadi 7,62 persen per Juli 2025. Sementara BEV tumbuh signifikan dari 0,08 persen menjadi 9,7 persen pada periode sama. Sebaliknya, kendaraan bermesin konvensional (ICE) anjlok dari 99,64 persen di 2021 menjadi 82,2 persen pada Januari–Juli 2025. Tren ini membuktikan konsumen mulai beralih ke kendaraan elektrifikasi.

Tunggul menilai peningkatan ini membuktikan kebijakan serta insentif pemerintah sudah berdampak positif. Tren itu menjadi sinyal kuat bahwa transisi menuju transportasi rendah emisi di Indonesia sedang melaju di jalur tepat. Kemenperin pun merilis empat aturan teknis guna mendukung target Net Zero Emission (NZE). Regulasi itu meliputi Permenperin 36/2021 tentang Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Emisi Karbon Rendah. Permenperin 6/2022 jo. 28/2023 terkait Peta Jalan dan Perhitungan TKDN KBLBB. Permenperin 29/2023 mengenai CKD dan IKD kendaraan listrik. Serta Permenperin 37/2024 tentang Verifikasi Industri dan penerbitan SKVI. (ALX)