Daftar Terbaru 29 Mobil Penerima Potongan PPnBM dari Pemerintah

Usai melakukan evaluasi terhadap peningkatan penjualan akibat insentif PPnBM. Pemerintah memutuskan memperluas pengenaan mobil penerima keringan pajak. Sehingga produksi kendaraan bermotor roda empat (KBM-R4) terus berjalan bahkan bertambah. Mulai 1 April 2021, kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) berlaku. Khususnya bagi kendaraan dengan kapasitas enjin 1.501 cc sampai 2.500 cc. Kini Kementerian Perindustrian menerbitkan 29 mobil penerima kebijakan itu.


“Melalui perluasan itu. Sekarang ada 29 tipe mobil yang bisa memanfaatkan diskon PPnBM dari awalnya hanya 21 tipe,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi (2/4). Adapun varian kendaraan tertera, diproduksi enam perusahaan industri otomotif di Tanah Air. Mulai dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Motor Indonesia dan PT SGMW Motor Indonesia. Berikut detail model beserta prosentase local purchase:



  1. Toyota Yaris - Pembelian Lokal Komponen 74,4 persen

  2. Toyota Vios - Pembelian Lokal Komponen 74,4 persen

  3. Toyota Sienta - Pembelian Lokal Komponen 72,9 persen

  4. Toyota Innova 2,0 Liter - Pembelian Lokal Komponen 83 persen

  5. Toyota Innova 2,4 Liter - Pembelian Lokal Komponen 70 persen

  6. Toyota Fortuner 2,4 Liter 4x2 - Pembelian Lokal Komponen 70 persen

  7. Toyota Fortuner 2,4 Liter 4x4 - Pembelian Lokal Komponen 70 persen

  8. Toyota Avanza - Pembelian Lokal Komponen 78,9 persen

  9. Daihatsu Xenia - Pembelian Lokal Komponen 79,2 persen

  10. Daihatsu Gran Max - Pembelian Lokal Komponen 77,1 persen

  11. Daihatsu Luxio - Pembelian Lokal Komponen 70,4 persen

  12. Daihatsu Terios - Pembelian Lokal Komponen 75,2 persen

  13. Toyota Rush - Pembelian Lokal Komponen 74,8 persen

  14. Toyota Raize - Pembelian Lokal Komponen 70 persen

  15. Daihatsu Rocky - Pembelian Lokal Komponen 70 persen

  16. Mitsubishi Xpander - Pembelian Lokal Komponen 80 persen

  17. Mitsubishi Xpander Cross - Pembelian Lokal Komponen 80 persen

  18. Nissan Livina - Pembelian Lokal Komponen 80 persen

  19. Honda Brio RS - Pembelian Lokal Komponen 78 persen

  20. Honda Mobilio - Pembelian Lokal Komponen 75 persen

  21. Honda BRV - Pembelian Lokal Komponen 76 persen

  22. Honda CRV 1,5 Turbo - Pembelian Lokal Komponen 62 persen

  23. Honda HRV 1,5 Liter - Pembelian Lokal Komponen 70 persen

  24. Honda HRV 1,8 Liter - Pembelian Lokal Komponen 84 persen

  25. Honda CRV 2,0 Liter CVT - Pembelian Lokal Komponen 62 persen

  26. Honda City Hatchback - Pembelian Lokal Komponen 70 persen

  27. Suzuki Ertiga - Pembelian Lokal Komponen 70,5 persen

  28. Suzuki XL7 - Pembelian Lokal Komponen 71,5 persen

  29. Wuling Confero - Pembelian Lokal Komponen 70,5 persen


Baca Juga: Pabrikan Otomotif Nasional Siap Tambah Negara Tujuan Ekspor Mobil


harga fortuner


Tipe-tipe kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas itu, tertera dalam Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 839 Tahun 2021. Yakni tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah ditanggung oleh pemerintah pada Tahun Anggaran 2021. “Kepmenperin ini bertujuan untuk menetapkan kendaraan bermotor yang dapat menerima fasilitas PPnBM, yang ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 tahun 2021,” lanjut Agus.


Adapun model KBM-R4 yang bisa mendapatkan insentif PPnBM DTP, sambung Menperin. Harus memenuhi kandungan part buatan dalam negeri. Dalam Kepmenperin itu, disebutkan terdapat 115 jenis komponen masuk dalam perhitungan kandungan lokal. Jadi, perusahaan industri yang memproduksi kendaraan bermotor dan produk pemeroleh relaksasi PPnBM. Wajib menyampaikan kepada Kemenperin rencana pembelian (local purchase). Serta menyampaikan surat pernyataan pemanfaatan hasil local purchase dalam kegiatan produksi.


Selain itu, produsen otomotif juga wajib menyampaikan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah dan kinerja penjualan triwulan. Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik. Siap melakukan pengawasan maupun evaluasi atas realisasi rencana local purchase.


Ia menuturkan, pelaksanaan pengawasan maupun evaluasi, dilakukan dengan melibatkan lembaga verifikasi independen yang ditunjuk. “Apabila terdapat perusahaan industri yang tidak melaksanakan local purchase. Maka akan dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penetapan Kepmenperin Nomor 839 Tahun 2021. Maka aturan sebelumnya yakni Kepmenperin 169 Tahun 2021 tentang relaksasi PPnBM DTP dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Kebijakan baru ini diharapkan turut mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” klaim Agus Gumiwang.


Relaksasi PPnBM DTP, menurut Kemenperin, menunjukkan dampak positif terhadap penjualan kendaraan bermotor roda empat. Hingga akhir Maret 2021, terjadi peningkatan penjualan cukup signifikan dengan mesin sampai 1.500 cc. Yaitu sekitar 140 persen bila dibandingkan penjualan selama Februari 2021. Selain itu, peningkatan penjualan KBM-R4 juga berpengaruh terhadap PMI Maret 2021 yang menunjukkan level tertinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. “Pulihnya produksi maupun penjualan industri otomotif dapat memiliki multiplier effect bagi sektor industri lainnya. Juga mendukung upaya pemulihan ekonomi,”pungkas Menperin. (Alx/Odi)

Artikel yang direkomendasikan untuk anda