Setelah dihantam pandemi Covid-19, sektor ini diharapkan bisa kembali menyerap banyak tenaga kerja. Terutama untuk menggerakkan sektor UMKM lalu meningkatkan ekspor ke pasar global. Sebab, dalam kegiatan manufaktur, banyak melibatkan pelaku usaha di dalam negeri dari sektor hulu sampai hilir. Kemenperin meyakini putaran bisnis kendaraan dapat memacu untuk upaya pemulihan ekonomi nasional.

”Jadi, keterlibatan sektor UMKM dalam rantai pasok harus ditingkatkan. Kemudian nilai tambah untuk ekonomi nasional juga harus menjadi prioritas. Serta mendorong penyerapan tenaga kerja lokal maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” papar Menperin Agus Gumiwang (15/4). Dalam program Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan pada 2018. Industri kendaraan bermotor nasional ditargetkan menjadi pemain global dan ekspor hub. Baik untuk kendaraan berbasis bahan bakar minyak (internal combustion engine/ICE) maupun kendaraan listrik (electrical vehicle/EV).

Agus menyebut, walau mulai tahun lalu dihadang pandemi Covid-19. Faktanya industri otomotif mampu menyumbang ke PDB nonmigas sebesar 4,24 persen sepanjang 2020. Sementara itu, ekspor produk otomotif untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih termasuk komponen, mencapai Rp65,99 triliun. Dari total nilai itu, sekitar Rp41,86 triliun merupakan ekspor kendaraan jenis completely build up (CBU) dari Indonesia ke lebih dari 80 negara.

Baca Juga: 5 Merek Papan Atas Klaim Penjualan Naik setelah Pemberlakuan PPnBM 0 Persen

Saat ini, tercatat ada 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang ada di Indonesia. Nilai investasi mereka menyentuh Rp71,35 triliun, dengan total kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun. Lalu penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 38 ribu orang. Lebih dari 1,5 juta orang juga bekerja di sepanjang rantai nilai industri ini. Kemudian kinerja produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih pada periode Januari-Februari 2021. Jumlahnya tercatat sebesar 152 ribu unit. Dengan penjualan (wholesales) sebesar 102 ribu unit untuk periode sama. Capaian positif ini tidak terlepas dari implementasi kebijakan insentif fiskal berupa PPnBM yang diluncurkan mereka.

”Dalam rangka mendorong penjualan kendaraan bermotor produksi dalam negeri. Pemerintah memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) mulai 1 Maret sampai 31 Desember 2021. Berlaku untuk kendaraan bermotor roda empat dengan kapasitas mesin sampai 1.500 cc. Dan mulai 1 April 2021 relaksasi ini telah diperluas sampai mobil berkapasitas mesin 2.500 cc,” papar Agus Gumiwang.

Hingga Maret 2021, dari dampak kebijakan insentif PPnBM. Telah terjadi peningkatan purchase order cukup signifikan. Yakni di ranah kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin sampai 1.500 cc, sebesar 190 persen dibandingkan penjualan Februari 2021. ”Hal ini tentunya dapat berdampak positif bagi pemulihan sektor industri otomotif. Sebab memiliki multiplier effect yang cukup luas bagi sektor industri lain. Sehingga pada akhirnya sanggup mampu membuat jumpstart perekonomian nasional,” klaim dia.

Baca Juga: Daftar Terbaru 29 Mobil Penerima Potongan PPnBM dari Pemerintah

Elektrifikasi

Lalu menyoal perkembangan kendaraan setrum di Tanah Air. Menperin berujar, pemerintah berupaya mendorong percepatan transformasi menuju green technology. Sebab teknologi hijau, produk hijau, dan ekonomi hijau bakal menjadi tumpuan ke depan. Karena Indonesia punya potensi. Salah satu langkah yang kini tengah dipacu, pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Pemerintah ingin industri otomotif di Indonesia senantiasa menjadi sektor unggulan dalam pengembangan kendaraan listrik. Saat ini sedang digemborkan dan masih dalam tahap pembangunan ekosistem elektrifikasi. Adapun target produksi mobil listrik berbasis baterai pada 2030 sebesar 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih. Kemudian sebanyak 2,45 juta unit di roda dua. Target pabrikasi KBLBB ini diharapkan mampu mengurangi emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton di lahan roda empat atau lebih. Dan sebesar 1,1 juta ton bagi roda 2.

Catatan sampai saat ini, sudah ada tiga perusahaan industri dalam negeri yang membangun fasilitas produksi KBLBB roda empat. Kapasitasnya sebesar 1.680 unit saban tahun. Sedangkan di sektor sepeda motor listrik tersedia 21 perusahaan industri dengan kapasitas produksi mencapai 1,04 juta unit per tahun. ”Dalam rangka mendorong industrialisasi KBLBB. Pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal. Yaitu bagi konsumen KBLBB berupa pengenaan PPnBM sebesar 0 persen. Pengenaan pajak daerah (PKB dan BBNKB) paling tinggi sebesar 10 persen dari dasar pengenaan PKB atau BBNKB. Uang muka minimum 0 persen dan suku bunga ringan. Diskon penyambungan daya listrik, pelat nomor khusus dan lain sebagainya,” ucap Menperin.

Untuk perusahaan industri KBLBB, dapat memanfaatkan berbagai insentif. Seperti tax holiday, mini tax holiday, tax allowance, Pembebasan Bea Masuk, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan super tax deduction bagi kegiatan RD&D. Dari Kemenperin, dalam upaya pengembangan kendaraan listrik. Konon sudah menyiapkan regulasi dan roadmap-nya. Bahkan, demi menggairahkan sektor ini. Mereka sudah mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 73/2019. Dengan adanya berbagai kebijakan itu. Saat ini menjadi momentum yang tepat dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Dalam memacu infrastrukturnya, Agus mengaku terus berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Bicara soal kendaraan elektrifikasi. Prinsipal otomotif ternama kelas global macam pabrikan Jepang, menyatakan komitmen untuk menanamkan uang segar dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Beberapa di antaranya: Toyota, Honda, Mitsubishi, khususnya pengembangan mobil berbasis hybrid. Hyundai juga mengaku telah membuat fasilitas produksi di Bekasi. Kini mencapai 90 persen dan siap tancap gas pada akhir tahun ini. (Alx/Odi)

Baca Juga: Pabrikan Otomotif Nasional Siap Tambah Negara Tujuan Ekspor Mobil