Sambut Zaman Elektrifikasi, Pemerintah Siapkan Ribuan SPKLU

Pemerintah menargetkan 2.200 unit mobil listrik dan 2,13 juta unit motor listrik diproduksi. Hal itu tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pada 2025. Jumlah ini meningkat menjadi 4,2 juta unit mobil listrik dan 13,3 juta unit motor listrik pada 2050. Di agenda itu, turut dipancang target pembangunan stasiun pengisian kendaraan bermotor listrik (SPKLU) mencapai 2.400 titik hingga 2025.

Selanjutnya terpapar rencana pembuatan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di 10 ribu titik sampai dengan 2025. Serta peningkatan daya listrik di rumah tangga pengguna kendaraan setrum. Hal itu disampaikan langsung Menteri ESDM Arifin Tasrif, pada acara Public Launching KBLBB. "Dasar pemikiran program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM. Sehingga berdampak positif dalam pengurangan tekanan pada neraca pembayaran Indonesia akibat impor BBM," tutur dia, di Jakarta (17/12).

Arifin memaparkan, Indonesia memiliki potensi untuk membuat kendaraan listrik. Sebab teknologi dan komponen yang digunakan lebih sederhana daripada kendaraan konvensional. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi industri otomotif di dalam negeri. "Selain itu, kita juga memiliki potensi kemampuan dalam negeri untuk memproduksi baterai. Yakni dengan didukung potensi tambang mineral nikel sebagai bahan baku baterai. Saat ini telah dibentuk Indonesia Battery Holding (IBH). Ini merupakan gabungan dari beberapa BUMN yaitu MIND ID, PT Pertamina, PT PLN dan PT Aneka Tambang. Holding baterai ini bakal mengolah produk nikel dari hulu ke hilir, hingga menjadi produk baterai kendaraan listrik," ucapnya.

Nah, di sisi lain Kementerian Perindustrian mengaku serius dalam pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Adapun dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik. Perpres ini menjadi landasan bagi pelaku industri otomotif di Indonesia. Khususnya dalam menyusun rancang bangun pengembangan mobil listrik. Bahkan pemerintah selalu menggaungkat target pada 2025. Sekitar 25 persen atau 400 ribu unit kendaraan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) tersedia di ekosistem pasar Indonesia.

Baca Juga: Mobil Listrik Mulai Banyak, Indonesia Sudah Siap?

Guna mendorong pengembangan baterai kendaraan listrik dalam negeri. Diperlukan upaya memanfaatkan sumber daya alam tersedia. Sekaligus langkah sebagai pengganti impor komponen baterai, yang ditunjang oleh hilirisasi industri baterai lithium. Tentu ini jadi tantangan bagi akademisi, pelaku industri, pemerintah, peneliti, perekayasa. Serta para asosiasi terlibat, guna mewujudkan hal itu. Baterai merupakan komponen kunci untuk kendaraan listrik. Dan berkontribusi sekitar 25-40 persen dari harga kendaraan listrik.

Untuk diketahui, kendaraan listrik menggunakan baterai lithium ion dengan bahan aktif katoda. Kandungannya melibatkan unsur lithium, nikel, kobalt, mangan dan alumunium. Katoda sendiri, memberikan kontribusi paling tinggi terhadap harga sel baterai lithium sekitar 34 persen. Karena itu, Kemenperin ingin agar material sanggup diproses di dalam negeri demi mendapatkan harga yang lebih ekonomis. Mengingat, Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Dapat diolah menjadi bahan aktif itu.

Hingga kini, konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel oil per day (bopd). Kebutuhan BBM ini sebagian besar dipasok dari impor. Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi. Ketergantungan pada minyak impor bakal terus meningkat. "Oleh karena itu diperlukan penggunaan sumber energi lokal. Terutama energi baru terbarukan dan gas, yang digunakan untuk pembangkit listrik sebagai penyedia listrik bagi KBLBB. Sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional," klaim Arifin.

Baca Juga: Sepakat Ikuti PP73/2019, Anggota Gaikindo akan Keluarkan Produk Ramah Lingkungan

Kementerian ESDM juga menginisiasi penyiapan situs khusus KBLBB untuk akses data dan informasi terkait KBLBB. Selain itu, kendaraan dinas Menteri Perhubungan dan pejabat eselon I juga telah resmi berganti dari bahan bakar fosil menjadi mobil listrik, sejak 16 November. Pada 2030, berdasarkan skenario awal grand design energi. Diproyeksikan terjadi penghematan devisa akibat pengurangan impor BBM setara 77 ribu bopd. Atau diklaim, sanggup mengirit devisa sekitar US$ 1,8 miliar. Serta menurunkan CO2 sebesar 11,1 juta ton CO2-e.

Dan dari acara itu, telah diperoleh komitmen para peserta dan pelaku usaha terkait penyediaan KBLBB tahun 2025. Yakni sekitar 19 ribu unit kendaraan roda empat dan 750 ribu unit roda dua (data s.d. 16 Desember 2020) yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca. Jumlahnya 283 ribu ton CO2-e. Komitmen ini dikatakan masih sementara. Karena angkanya terus bertambah seiring dengan semangat seluruh stakeholder mendukung KBLBB sebagai kendaraan masa depan.

Perbandingan angka target dan komitmen KBLBB itu, menunjukkan peluang penyediaan dan pemanfaatan KBLBB sangat besar. Makanya dibutuhkan kerja bareng, juga peran serta aktif dari seluruh unsur pentahelix ekosistem kendaraan berbasis setrum. Pemerintah meyakini, dengan kolaborasi dan interaksi yang intensif, mampu berjalan secara bertahap, namun pasti. "Kita semua membutuhkan kerja yang luar biasa dan sinergi baik dalam mengimplementasikan Program KBLBB. Agar tercapai target-target ditetapkan. Kami berharap semua dapat memberikan kontribusi terhadap segala aktivitas yang dapat dilakukan," pungkas Meneteri ESDM. (Alx/Odi)

Baca Juga: Grab Ikut Berkontribusi Ciptakan Ekosistem Kendaraan Listrik