Kementerian Perhubungan dan Perindustrian Siap Hadapi Era Mobilitas Listrik
Sejumlah persiapan Road Map (Peta Jalan) elektrifikasi dilakukan Kementerian Perhubungan dan Perindustrian. Hal ini dijalankan dalam rangka mendukung percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan di Indonesia. Direncanakan sejumlah regulasi bakal dimatangkan dan kendaraan listrik murni siap dipakai untuk operasional instansi pemerintah. Bahkan transportasi umum mulai diwacanakan berjantung setrum niremisi.
“Road Map ini telah kami koordinasikan dengan Kemkomarvest. Minggu depan akan kami presentasikan dalam satu diskusi yang lebih detail. Sehingga bisa dijadikan pedoman atau patokan bagi stakeholder terkait,” papar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang KBLBB untuk transportasi jalan, dalam keterangan tertulis (19/5).
Budi menyampaikan, sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub untuk mendorong percepatan program KBLBB di Indonesia. Misal menerbitkan beberapa regulasi, menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasional Kemenhub. Lalu mendorong angkutan umum seperti: Transjakarta, Damri, Angkutan Bandara untuk menggunakan bus dengan tenaga listrik. Termasuk memacu penggunaan bus listrik melalui Program Buy The Service (BTS) di beberapa kota.
Kemenhub juga tengah menyiapkan sejumlah langkah terkait elektrifikasi. Beberapa di antaranya, merencanakan penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional pada tiga kota percontohan di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali. “Kendaraan listrik juga bisa menjadi preferensi bagi Indonesia menjadi negara pengekspor kendaraan listrik. Dan kita punya Pelabuhan Patimban yang sangat terbuka untuk dilakukan pengembangan industri mobil listrik. Karena memiliki car terminal yang memang diprioritaskan untuk melakukan ekspor ataupun antarkota,” imbuh Budi Karya Sumadi.
Menhub berharap dukungan dari stakeholder terkait untuk bersama-sama menjadikan kendaraan listrik sebagai kebutuhan massal di Indonesia. Ia mengungkapkan, telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan PLN. Khususnya dalam menyediakan tempat pengisian (charging) di simpul-simpul transportasi yaitu di stasiun kereta api di Jakarta.
Lebih lanjut, Budi Karya memberikan apresiasi kepada para pelaku industri otomotif dalam negeri. Tepatnya bagi mereka yang mulai memproduksi kendaraan listrik. Sebab pemerintah telah mendukung pengembangan industri kendaraan elektrifikasi buatan dalam negeri dengan memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, dapat membuka banyak lapangan kerja.
Di sisi lain, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia menyampaikan. Ia mendukung upaya-upaya Kemenhub untuk mendorong percepatan program KBLBB di Tanah Air. Seperti membuat Road Map sebagai transisi penggunaan kendaraan listrik yang bakal ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri. “Kita semua harus yakin. Pemerintah telah mengambil langkah cepat dan bijak dalam memutuskan bagaimana pembangunan kendaraan listrik harus segera terwujud dengan baik. Karena ini juga bagian dari tanggung jawab pemerintah. Khususnya Presiden Indonesia atas protocol Paris untuk mereduksi gas CO2 serta polusi, melalui penggunaan bus listrik, mobil atau motor listrik dan sepeda listrik,” jelas Moeldoko.
Guna mendukung pengembangan KBL-BB. Kemenperin juga mengaku telah menyusun peta jalan industri otomotif secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya terkait kendaraan bermotor listrik. Agenda itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 27 tahun 2020. Isinya tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle). Ditargetkan 20 persen dari total unit kendaraan roda empat atau lebih merupakan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) pada 2025, termasuk KBL-BB. Kemudian pada 2030 jumlahnya meningkat menjadi 600.000 unit atau 25 persen dari total produksi sebanyak 3 juta unit.
Penggunaan kendaraan listrik pun dipatok mencapai 400 ribu unit pada 2025. Sehingga dikalkulasi dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1,4 juta ton. Sekaligus mampu menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 800 juta liter atau sekitar 5 juta barel. Kalau dikonversi mencapai sekitar US$ 251 juta.
Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin ikut menyampaikan. Guna mendukung ekosistem dalam pengembangan kendaraan listrik. Kemenperin terus berkoordinasi secara intensif bareng kementerian dan lembaga lain. Misal, hal yang berkaitan dengan investasi, insentif, penyediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Termasuk juga mengenai pengaturan tarif tenaga listrik melalui pemberian insentif dari PLN.
Ia juga mengatakan, pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak bagi pengguna KBL-BB. “Kalau kita lihat dari struktur pajak. Seperti Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Balik Nama di DKI Jakarta sudah nol persen. Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan kebijakan kredit uang muka 0 persen. Selanjutnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga mengeluarkan diskon-diskon untuk charging station,” ucap Taufiek.
Aturan mengenai pengembangan KBL-BB di dalam negeri, diharapkan mampu menggerakan Industri Kecil Menengah (IKM). Yakni sebagai penghasil komponen kendaraan tier 1, tier 2 dan tier 3 yang memberikan dukungan kepada Agen Pemegang Merek (APM). Jadi pelaku IKM otomotif dapat berkontribusi dalam pengembangan industri mobil listrik. Termasuk memberikan nilai tambah dari dalam negeri. (Alx/Odi)
